Ringkasan Berita: ​Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengungkapkan hingga saat ini angka reservasi hotel untuk periode 20 - 31 Desember baru 30 - 50 persen. Meski Kemenhub memprediksi pergerakan 5 juta orang ke Jogja, Deddy mengritisi bahwa hal itu tidak serta merta berbanding lurus dengan tingkat hunian hotel anggota PHRI. ​Faktor menjamurnya akomodasi non-hotel seperti homestay, vila, hingga kos-kosan harian yang tak terkendali, ditengarai menjadi penyebab 'kebocoran' okupansi. TRIBUNJOGJA.COM - Berbeda dengan ekspektasi lonjakan wisatawan, angka reservasi hotel di Yogyakarta justru menunjukkan tren belum menggembirakan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). ​Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengungkapkan, bahwa hingga saat ini angka reservasi hotel untuk periode 20 - 31 Desember baru mencapai kisaran 30 - 50 persen. ​Tren pemesanan kamar tersebut, diangap masih minim jika dibandingkan dengan periode Nataru yang sama pada tahun sebelumnya. ​"Per hari ini reservasi itu baru mencapai 30 sampai 50 persen. Sedikit, saya bilang sedikit, sesuai data kita, ya," ungkapnya, saat dikonfirmasi, Jumat (12/12/25). ​"Yang jadi perhatian kita, justru menjelang tahun baru tanggal 30 dan 31 itu (reservasi) malah mulai menurun. Reservasinya sampai saat ini bisa dikatakan belum kelihatan hilalnya," tambah Deddy. ​Kendati demikian, ia menyebut, untuk reservasi hotel periode tanggal 20 hingga 29 Desember, kondisi reservasi malah tergolong cukup baik. ​Namun, jika dibandingkan dengan data reservasi 2024 lalu, Deddy mengakui adanya penurunan sekitar 10 - 15 persen pada tahun ini. ​Pihaknya berharap pola wisatawan yang datang secara mendadak atau walk-in guest bisa mendongkrak tingkat okupansi di detik-detik akhir. ​"Semoga sekarang kan modelnya walk-in guest, tidak melalui reservasi lagi. Itu yang kita harapkan, walk-in guest itu betul-betul ada," tuturnya. Akomodasi nonhotel menjamur ​Menanggapi prediksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pergerakan 5 juta orang ke Kota Yogyakarta, Deddy memberikan catatan kritis. ​Menurutnya, tingginya angka pergerakan manusia ke Kota Pelajar tidak serta merta berbanding lurus dengan tingkat hunian hotel anggota PHRI. ​Faktor menjamurnya akomodasi non-hotel seperti homestay, vila, hingga kos-kosan harian yang tak terkendali, ditengarai menjadi penyebab 'kebocoran' okupansi. ​"Itu (5 juta orang) mungkin bisa terjadi, tapi kan tidak semuanya stay di hotel. Tumbuhnya homestay, vila, kemudian kos-kosan harian yang tidak terkendali di DIY ini juga berpengaruh di tempat kita," tegasnya. ​Ia mendesak pemerintah daerah untuk menertibkan akomodasi tak berizin tersebut karena dinilai merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.