Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mendukung kebijakan pajak penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk karyawan hotel, restoran, dan kafe. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut, meski hanya sampai akhir 2025. Menurut dia, hal tersebut tentu akan meringankan karyawan. "Kami menyambut baik hal itu, walaupun hanya sampai dengan 2025. Kebijakan itu akan lebih meringankan pegawai hotel, resto," katanya, Senin (15/09/2025). Ia mengakui saat ini daya beli masyarakat masih belum sebaik  tahun lalu. Tentu saja insentif tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, pengusaha hotel, restoran, serta kafe juga membutuhkan insentif. Deddy menerangkan BPP PHRI menyampaikan empat poin penting yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Pertama berkaitan dengan pajak dan retribusi yang memberatkan pengusaha untuk ditinjau kembali, kemudian juga terkait perizinan. Selain itu, PHRI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta meringankan pajak pegawai hotel dan restoran. "Nah ini kan yang terealisasi yang nomor empat. Utamanya kan pengusaha dulu yang dikuatkan. Empat poin itu penting, tetapi kan bisa berjalan beriringan. Kami menyambut baik itu, tetapi pengusaha diberikan kekuatan dulu. Jangan sampai usahanya malah mati atau hampir mati, kan imbasnya ke karyawan juga," terangnya. Terpisah, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie, menyebut apapun kebijakan pemerintah yang meringankan beban dari dunia pariwisata tentu menjadi hal positif. "Kami apresiasi, tetapi kami pun belum tahu teknisnya seperti apa. Harapannya ini tidak hanya sebuah statement, dan disusul sosialisasi agar tidak terjadi miss  di lapangan," ujarnya. (*)