KALANGAN pelaku industri pariwisata di Yogyakarta mengkhawatirkan dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah bakal menghilangkan banyak event pemantik kunjungan wisatawan.Salah satu kekhawatiran itu muncul dari para pelaku usaha perhotelan yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca "Adanya event sangat memberi dampak nyata bagi sektor hotel dan restoran, karena itulah yang selama ini turut menaikkan kunjungan wisatawan," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono, Jumat 12 September 2025.Salah satu event besar di Yogyakarta yang penyelenggaraannya dibatalkan tahun ini adalah Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) 2025. Event yang termasuk dalam kalender wisata nasional Kementrian Pariwisata itu digelar setiap tanggal 7 Oktober, bersamaan peringatan HUT Kota Yogyakarta."Kami kaget dan sangat menyayangkan, event yang sudah jadi kalender event nasional saja tiba-tiba dibatalkan, lalu bagaimana nasib event lainnya, apalagi yang tidak masuk kalender nasional ?" kata Deddy.Deddy mencontohkan event seperti WJNC digelar saat high season atau kunjungan wisata tinggi. Melihat tahun-tahun sebelumnya, rata-rata okupansi hotel saat WJNC digelar itu bisa menyentuh angka 80 persen lebih di seputaran Malioboro saja.Event tersebut diyakini juga menggerakkan perekonomian terutama kelompok UMKM. Sebab selama sembilan tahun penyelenggaraannya, selalu ramai didatangi wisatawan yang menyaksikan atraksi karnaval malam hari itu.Hal-hal seperti itulah yang ia harapkan jadi acuan pemerintah untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan event yang ada. "Apalagi situasi Yogyakarta baru saja diwarnai gelombang unjuk rasa, adanya event akan semakin meyakinkan calon wisatawan nusantara ataupun asing bahwa Yogyakarta aman dan nyaman dikunjungi," ujarnya.Minimnya event, kata Deddy, mau tak mau berpotensi menurunkan kunjungan wisata di Yogyakarta. Kalangan pelaku industri wisata, menurutnya, mau tak mau harus berjibaku sendirian untuk menarik kunjungan wisatawan. "Pelaku wisata harus melakukan promosi sendirian di tengah situasi dan kondisi yang sedang sulit ini," kata dia.Dukungan Dana KeistimewaanSejumlah agenda dan event budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini turut disokong dengan Dana Keistimewaan atau Danais yang berasal dari APBN. Namun, Danais ini juga tak luput mengalami pemangkasan signifikan terkait kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan, pada 2026, pemerintah pusat berencana memangkas separuh Danais Yogyakarta dari sebelumnya Rp 1 Triliun menjadi Rp 500 miliar. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengungkapkan, pemotongan anggaran seperti Danais ini mirip pengurangan BBM kendaraan."Saat BBM dikurangi, maka jarak tempuh kendaraan juga berkurang. Sebelum BBM dipangkas, kendaraan barangkali sampai tujuan. Nah setelah dipangkas, mungkin tidak akan sampai karena kehabisan bahan bakar," kata Eko. Namun, kata dia, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran itu, masih ada pilihan yakni merangkul kalangan swasta untuk terlibat melalui anggaran CSR atau Corporate Social Responsibility.Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud menilai, pasca sejumlah daerah dilanda aksi unjuk rasa disertai kericuhan, Kota Yogyakarta dinilai berhasil menjaga kondusivitas. Salah satu indikatornya destinasi tetap ramai wisatawan."Kami sudah meninjau kawasan seperti Malioboro dan sekitarnya masih banyak dikunjungi wisatawan,  ini dapat dilihat sebagai hal baik untuk perekonomian daerah," kata dia saat menyambangi Kota Yogyakarta, Kamis 11 September 2025.