Jakarta (ANTARA) - Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono berharap pelaku usaha diajak bersama-sama untuk melakukan pembahasan tentang materi dan muatan dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).“Karena pada dasarnya nanti yang akan melaksanakan pelaku usaha. Jangan sampai nanti peraturan itu keluar, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak memungkinkan,” ujar Sutrisno di Jakarta, Senin.Baca juga: Larangan merokok di tempat hiburan malam masuk Raperda KTRMenurut Sutrisno, berbagai pelarangan dalam pasal-pasal Raperda KTR ini, salah satunya larangan total untuk merokok di tempat hiburan malam akan semakin menekan pelaku usaha pariwisata, terutama hotel, resto, kafe, live music, bar, dan sejenisnya.Apalagi, saat ini sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian sepanjang Kuartal I Tahun 2025.Untuk diketahui, industri hotel dan restoran menyerap lebih dari 603.000 tenaga kerja di Jakarta dan menyumbang sekitar 13 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.“Kami mendukung upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah studi akademiknya harus komprehensif, dilihat dari berbagai aspek ekonomi secara luas,” katanya.Baca juga: Bapemperda perpanjang Pansus Raperda KTR guna matangkan regulasiDia pun menyambut baik penegasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengatakan bahwa tempat hiburan seperti karaoke, kelab, dan lainnya tidak diperbolehkan merokok di tempat umum.Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan penerapan ruang khusus merokok di tempat hiburan malam (THM), sehingga pengunjung tetap bisa merokok di ruang tersebut.“Jangan dihilangkan sama sekali. Haruslah ada alternatif. Penyediaan ruang khusus merokok itu memang harus ada,” kata Sutrisno.Dia menilai, apabila bentuknya pelarangan total, maka hal ini akan berdampak ke operasional industri tersebut yang akan kehilangan pengunjung.“Kalau operasional industri ini tertekan, PHK yang terjadi bukan cuma soal hotel, tapi juga akan memukul UMKM, logistik, hingga pelaku seni yang selama ini bergantung pada industri pariwisata perkotaan,” ujarnya.Baca juga: Serikat pekerja rokok khawatir Raperda KTR tingkatkan pengangguranBaca juga: PHRI keberatan dengan Raperda Kawasan Tanpa RokokPewarta: Lifia Mawaddah PutriEditor: Syaiful Hakim Copyright © ANTARA 2025 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.