Ketua PHRI Kalteng, Suriansyah Halim, SH., SE., MH. FOTO: ISTPALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, SH., SE., MH., menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-65, yang jatuh pada, Selasa, 22 Juli 2025.Dalam pernyataannya, Suriansyah Halim menegaskan bahwa HBA bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang adil, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.“Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-65 kepada seluruh insan Adhyaksa di manapun berada. Semoga Kejaksaan Republik Indonesia senantiasa di berikan kekuatan, integritas, dan keberanian dalam menegakkan hukum yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, bukan kepentingan,” ungkap Suriansyah Halim, Selasa (22/7/2025).Sebagai organisasi yang fokus pada pengawalan keadilan rakyat dan pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum, PHRI Kalteng menurutnya terus mendorong agar lembaga kejaksaan semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum yang merugikan rakyat kecil.Kejaksaan Responsif dan Adaptif Mengawal Pembangunan Nasional“Kami percaya, kejaksaan hari ini semakin bertransformasi menjadi institusi yang modern dan terbuka terhadap kritik konstruktif. Namun yang paling utama, adalah keberanian untuk menindak tegas segala bentuk ketidakadilan, penyimpangan kekuasaan, serta pelanggaran hukum yang mengancam hak-hak rakyat,” tegasnya.Suriansyah juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara penegak hukum formal seperti Kejaksaan, dengan kekuatan sipil dan organisasi masyarakat yang memiliki komitmen terhadap keadilan sosial.“Kita semua punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan hukum di tegakkan tanpa pandang bulu. Maka sinergi antara Kejaksaan dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam membangun negara hukum yang sejati,” lanjutnya.Dengan mengusung tema “Kejaksaan Responsif dan Adaptif Mengawal Pembangunan Nasional”, ia menilai Kejaksaan telah menunjukkan kemajuan besar dalam pengawalan program-program strategis pemerintah, termasuk dalam hal pengawasan terhadap proyek pembangunan dan pencegahan korupsi.“Kami di PHRI mendukung penuh Kejaksaan untuk terus menjadi lembaga yang tidak hanya represif, tapi juga preventif, edukatif, dan proaktif. Sebab hanya dengan itu, hukum akan menjadi panglima, bukan alat kekuasaan,” pungkasnya. (pra)EDITOR : TOPAN