SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak mengurangi intensitas perjalanan dinas, menyusul keluhan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jateng terkait menurunnya okupansi hotel akibat efisiensi anggaran pemerintah. Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, mengatakan keluhan dari pelaku usaha perhotelan tidak hanya terkait larangan rapat di hotel, tetapi juga berkurangnya perjalanan dinas luar kota yang biasanya disertai dengan menginap. “Kalau ditanya masih dianggarkan atau tidak, ya masih. Tapi keluhannya bukan sekadar kegiatan di hotel, juga perjalanan dinas yang menginap,” ujar Sumarno saat ditemui awak media di Semarang. Ia menegaskan, sejak awal Pemprov tidak memangkas kegiatan dinas secara keseluruhan. Yang dikurangi hanyalah komponen uang harian yang dibawa pulang oleh pegawai. “Kami ingin aktivitas OPD tetap berjalan di wilayah Jateng. Jangan sampai ada alasan tidak hadir hanya karena anggaran dikurangi,” jelasnya. Sumarno menambahkan, kebijakan efisiensi ini merujuk pada instruksi presiden dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Meski ada penyesuaian, kebutuhan operasional tetap dipastikan aman. “Kami juga mempertimbangkan pelaku usaha hotel. Yang kami kurangi hanya uang saku. Anggaran operasional sebenarnya masih cukup untuk menunjang aktivitas,” tegasnya. Dengan kebijakan ini, Pemprov berharap kegiatan pemerintahan tetap berjalan tanpa mengabaikan sektor ekonomi yang terdampak, khususnya industri perhotelan.