KLIKNUSAE.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, menyatakan harapan besar ada klausul kegiatan ASN (Aparatur Sipil Negara)  pada perubahan anggaran tahun 2025. Hal ini dinilai sangat krusial untuk membantu pemulihan industri perhotelan yang terpuruk akibat kebijakan efisiensi perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami berharap pada perubahan anggaran 2025 nanti, kegiatan-kegiatan pemerintah bisa kembali dilaksanakan di hotel. Ini akan sangat membantu industri perhotelan yang selama ini terpukul karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas,” ujar Dodi ketika dihubungi Kliknusae.com, Sabtu 14 Juni 2025. Menurut Dodi, sejak diberlakukannya kebijakan efisiensi tersebut, okupansi hotel turun drastis. Terutama hotel-hotel yang selama ini menggantungkan pendapatannya pada kegiatan pemerintahan seperti rapat, pelatihan, dan seminar. “Hotel-hotel di Jawa Barat, khususnya di daerah, sangat bergantung pada kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dari pemerintah," ujarnya. "Ketika kegiatan ini dihentikan atau dipindahkan ke kantor-kantor, dampaknya sangat besar bagi pelaku usaha hotel dan restoran,” sambung Dodi. Lebih lanjut, Dodi juga menyampaikan harapan agar pada tahun 2026, kegiatan MICE pemerintah bisa sepenuhnya kembali dilaksanakan di hotel. Sebagaimana sebelum pandemi dan efisiensi anggaran diberlakukan. “Kami sangat berharap pada 2026, kegiatan MICE pemerintah bisa kembali pulih sepenuhnya dan dilaksanakan di hotel," tandasnya. Menurutnya, ini akan menjadi momentum penting untuk pemulihan total industri perhotelan. Dimana, juga akan berdampak positif terhadap tenaga kerja dan UMKM yang terkait,” tambahnya. PHRI Jawa Barat berharap pemerintah dapat melihat sektor perhotelan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan resmi. Sekaligus sebagai penggerak ekonomi lokal yang perlu didukung secara berkelanjutan. BACA JUGA: Menekraf Riefky Harsya Sebut Efesiensi dan Geopolitik Global Jadi Tantangan PHRI Anggaran Sudah Habis Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rapat di hotel. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan secara total oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). "Sudah tidak ada lagi anggaran untuk kegiatan rapat-rapat di hotel. Gubernur Jawa Barat benar-benar melakukan efisiensi," ujar Ono seperti dikutip dari akun pribadinya @ono_surono Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan soal patuh atau tidak terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mendorong pemerintah daerah untuk kembali menggelar kegiatan di hotel sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan industri perhotelan. "Ini bukan persoalan menaati atau tidak anjuran Mendagri. Tapi ya, wajar saja kalau KDM menolak  untuk mengikuti arahan itu, karena sudah tidak ada anggaran lagi," kata politikus PDI Perjuangan itu. Bahkan, dengan nada menyindir, Ono menyebut bahwa apabila efisiensi menjadi alasan utama. Maka kegiatan-kegiatan ASN, pemerintahan bisa saja digelar di tempat-tempat tak lazim. "Kita doronglah rapat-rapat itu cukup dilakukan di pinggir sungai, di gorong-gorong, di sawah, di pemukiman kumuh. Atau bahkan di tempat sampah. Karena akan jauh lebih efektif dan efisien," tuturnya. Pernyataan Ono Surono mencerminkan kritik terhadap arah kebijakan penganggaran di masa transisi kepemimpinan daerah. Ini juga sekaligus memperlihatkan kegamangan di antara desakan efisiensi dan upaya penyelamatan sektor ekonomi yang terdampak, seperti industri perhotelan. ***