“Kurangi boleh, tapi jangan sampai tidak ada sama sekali. Kegiatan di hotel bisa membantu mereka bangkit. Kalau bisa rapat tiga sampai empat kali, jangan dibuat sepuluh,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa pemotongan anggaran pusat sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia tidak akan mengganggu secara signifikan alokasi anggaran lain, sehingga masih ada ruang untuk mendukung sektor perhotelan melalui kegiatan resmi pemerintahan. Pemprov Jabar Fokus pada Pelayanan Masyarakat Kendati demikian, Gubernur Dedi menilai bahwa efisiensi penggunaan anggaran lebih penting ketimbang dampak ekonomi sesaat. Ia menekankan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah provinsi, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur dasar. Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ikut Pawai Juara Persib, Janjikan Bonus untuk Pemain “Kami harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang digunakan. Kalau ada gedung kantor yang bisa digunakan, buat apa sewa hotel? Itu tidak bijak di tengah kebutuhan rakyat yang mendesak,” pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat terkait keputusan Gubernur Dedi tersebut.*** Tags Terkini