Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoranJakarta (BERITAJA) - Pakar kebijakan publik Jerry Massie mendukung kebijakan pemerintah yang membolehkan pemerintah wilayah (pemda) untuk menggelar rapat di hotel lantaran dapat mencegah angin besar pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja hotel.Menurut dia, kebijakan itu mampu menjadi penyelamat bagi industri perhotelan dan restoran yang mengalami tekanan berat dan terancam bangkrut."Tak ada masalah dengan kebijakan tersebut. Justru ada banyak hotel yang nyaris sekarat bakal ditutup, misalnya di Jawa Barat. Sejak penerapan sistem efisiensi anggaran ada banyak anggaran APBN yang dipangkas salah satunya rapat di hotel dan menginap bagi pejabat negara," kata Jerry di Jakarta, Jumat.Baca juga: Rano berterima kasih Kemendagri izinkan pemda adakan aktivitas di hotelDia menjelaskan kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memotong alokasi biaya untuk aktivitas rapat dan menginap pejabat di hotel. Sehingga mengakibatkan pendapatan sektor perhotelan menurun drastis hingga 60 persen.Namun dengan adanya kebijakan baru itu, menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) ini, para pengusaha hotel dan karyawannya mampu bernafas lega lantaran aktivitas pemda di hotel dapat menghidupkan kembali sektor tersebut."Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoran. Ini juga rapat menekan potensi PHK secara besar-besaran. Saya kira kebijakan sudah tepat tak perlu ada protes dari publik. Apa yang Prabowo lakukan semua berpihak pada rakyat, bukan membebani," papar Jerry.Baca juga: Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel sorong pemulihan ekonomi daerahSementara itu, Kemendagri menyatakan izin pada pemda untuk untuk menyelenggarakan rapat alias pertemuan di hotel merupakan corak support terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.Namun, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan, ialah mesti didasarkan pada urgensi dan substansi aktivitas dan rapat tetap dibatasi dari sisi gelombang untuk menjaga efektivitas aktivitas dan mencegah pemborosan anggaran.Pemerintah berambisi aktivitas rapat di hotel tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi akibat negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).Adapun potensi PHK tenaga kerja sebelumnya pernah diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akibat tingkat kediaman hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025.Baca juga: Komisi II: Harus ada permen sebagai patokan main pemda rapat di hotelSurvei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebut penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Editor: Deborah Copyright © BERITAJA 2025