Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoranJakarta (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Jerry Massie mendukung kebijakan pemerintah yang membolehkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar rapat di hotel karena dapat mencegah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel.Menurut dia, kebijakan itu bisa menjadi penyelamat bagi industri perhotelan dan restoran yang mengalami tekanan berat dan terancam bangkrut."Tak ada masalah dengan kebijakan tersebut. Justru ada banyak hotel yang hampir sekarat akan ditutup, misalnya di Jawa Barat. Sejak penerapan sistem efisiensi anggaran ada banyak anggaran APBN yang dipangkas salah satunya rapat di hotel dan menginap bagi pejabat negara," kata Jerry di Jakarta, Jumat.Baca juga: Rano bersyukur Kemendagri izinkan pemda adakan kegiatan di hotelDia menjelaskan kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memotong alokasi dana untuk kegiatan rapat dan menginap pejabat di hotel. Sehingga membuat pendapatan sektor perhotelan menurun drastis hingga 60 persen.Namun dengan adanya kebijakan baru itu, menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) ini, para pengusaha hotel dan karyawannya bisa bernafas lega lantaran aktivitas pemda di hotel dapat menghidupkan kembali sektor tersebut."Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoran. Ini juga rapat menekan potensi PHK secara besar-besaran. Saya kira kebijakan sudah tepat tak perlu ada protes dari publik. Apa yang Prabowo lakukan semua berpihak pada rakyat, bukan membebani," papar Jerry.Baca juga: Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerahSementara itu, Kemendagri menyatakan izin pada pemda untuk untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.Namun, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan, yakni harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan dan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi untuk menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.Pemerintah berharap kegiatan rapat di hotel tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).Adapun potensi PHK karyawan sebelumnya pernah diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akibat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025.Baca juga: Komisi II: Harus ada permen sebagai aturan main pemda rapat di hotelSurvei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.Pewarta: Syaiful HakimEditor: Ganet Dirgantara Copyright © ANTARA 2025