Perhotelan di Cikarang, Kabupaten Bekasi tengah menghadapi masa sulit. Dengan adanya efisiensi anggaran turut memukul bisnis perhotelan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua II Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bekasi, Bambang Wijanarko, ia mengatakan pada periode Januari hingga Mei 2025 tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel mengalami penurunan drastis. Okupansi pun hanya mencapai lebih dari 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Penyebabnya banyak, salah satunya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dampaknya tidak hanya mengurangi kegiatan pemerintahan saja, tetapi juga memengaruhi sektor swasta seperti pabrik-pabrik yang ikut memangkas anggaran untuk kegiatan karyawan di hotel. Tadinya menginap dua sampai tiga hari, kini dipangkas menjadi satu hari,” kata dia kepada wartawan pada Jumat (13/06/2025). Menurut dia, situasi ini memaksa sejumlah pengusaha hotel di Kabupaten Bekasi untuk mengambil langkah-langkah sulit. Beberapa hotel terpaksa mengurangi jam kerja karyawan, bahkan tidak sedikit yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak para pekerja. “Termasuk tenaga kerja harian (daily worker), ada beberapa hotel yang sudah tidak mempekerjakannya  lagi,” kata Bambang. Dengan demikian, PHRI Bekasi berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan nyata. Terlebih Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengizinkan kembali pemerintah daerah menggelar rapat di hotel. “Jadi kalau anggaran ada, ya digunakan saja, jangan ditahan-tahan. Industri perhotelan juga kan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi diharapkan dapat dihidupkan kembali,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan saat ini pemerintah daerah (Pemda) diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Menurutnya, pertemuan di hotel maupun restoran bisa dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. “Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” kata Tito, dalam keterangannya, pada Rabu (4/6/2025) lalu. Lalu, Ia juga mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. Menurut Tito mengurangi boleh, namun jangan sama sekali tidak ada alokasi anggarannya. Pemda bisa melaksanakan kegiatan dengan menyasar hotel-hotel maupun restoran yang nyaris kolaps, sehingga mereka tetap dapat hidup. “Kalau swastanya tidak hidup, jangan harap akan bisa melompat (perekonomiannya),” pungkasnya. Diketahui, berdasarkan rilis yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, okupansi hotel bintang tahun ini terus mengalami penurunan sejak Januari. Pada bulan pertama, okupansi hotel sebesar 42,94 persen. Angka itu terus mengalami penurunan yakni 42,88 persen pada Februari dan terendah pada Maret 33,92 persen. Penurunan pada Maret terjadi karena bersamaan dengan masyarakat yang tengah menunaikan ibadah di bulan puasa. Okupansi kembali naik pada April menjadi 40,07 persen. Hanya saja, kenaikan itu tidak lebih baik.