KAB. CIREBON, (FC).- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang memperbolehkan mengunakan hotel atau restoran untuk kegiatan pemerintahan lagi.Ketua PHRI Kabupaten Cirebon. Ida Kartika mengatakan, pihaknya sangat senang dengan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah pusat (Kemendagari,-red) terkait dibolehkannya kegiatan pemerintahan mengunakan fasilitas hotel dan restoran kembali.“Kita merasa sangat senang dan mudah-mudahan itu benar. Dan omongannya bukan hanya omongan belaka. Jadi tidak hanya untuk aspek ke depannya tapi itu benar tarjadi bukan hanya omongan belaka. Harus nyata bukan hanya bilang ke media boleh tetapi tidak ada penekanan dari pusat ya sama saja bohong,” katanya, Selasa (10/6).Ia menjelaskan, pasca adanya efisiensi anggaran, para pelaku usaha hotel maupun restoran cukup terdampak. Pasalnya dari bulan Januari hingga Maret tahun 2025 ini tidak ada kegiatan yang bersifat rapat dari pemerintahan.“Ada sembilan wisuda anak sekolah gagal, di Hotel Aston ada 18, Patra juga sampe 90 persen. Jadi dampaknya memang terasa sekali sejak ada kebijakan dari Presiden Prabowo terkait efisiensi untuk kegiatan meeting dan perjalanan dinas pejabat ke luar kota kita terasa,” katanya.Disinggung soal PHK untuk karyawan hotel, Ida mengatakan, selama ini pihaknya memakai sistem casual harian untuk pegawai hotel. Sehingga ketika ia tidak mempunyai anggaran pegawai casual tidak dipakai lagi.“Untuk pegawai kita memakainya karyawan yang ada saja. Karena untuk bayar casual aja tidak punya uang, operasionalnya juga tidak ada. Untungnya kita tidak guling tikar dan kibarkan bendera putih, biar pun sebagian menjerit kita masih tangguh,” katanya.Selain itu, kata Ida, Kabupaten Cirebon belum ada kejelasan terkait kalender wisata, sehingga kunjungan wisata di Kabupaten Cirebon tidak mendongkrak sama sekali.“Sekarang kunjungan wisata ke Cirebon apa? Sedangkan belum  bisa ada yang mendongkrak. Batik juga mereka bisa pulang pergi karena bisa ditempuh dua jam perjalanan kalau dari Jakarta maupun Bandung, begitu rata-ratanya. Tapi kalau ada event dari pemerintah, kita bisa tawarkan. Tetapi kalau tidak ada kalender wisatanya bagaimana kita bisa memberikan info ke wisatawan,” kata Ida.“Saya harap pemda juga memberikan ke kita itu ada kegiatan yang bisa menunjang hotel. Sedangkan pajak kan tidak boleh berkurang, tapi kegiatan berkurang bagaimana kita membayar pajak sesuai yang diharapkan pemerintah,” pungkasnya. (Ghofar)