Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting  TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Gunungkidul menyambut baik kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran.  Ketua PHRI Gunungkidul Sunyoto mengatakan kebijakan itu menjadi angin segar untuk memulihkan kembali sektor hotel dan restoran. "Angin segar bagi kami. Tentu, ini bisa menjadi pemantik untuk memulihkan sektor hotel dan restoran yang sempat sepi setelah adanya kebijakan efisensi beberapa waktu lalu," ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (9/6/2025). Meskipun menyambut baik, Sunyoto mengatakan kebijakan ini harus diikuti dengan kejelasan anggaran juga. Pasalnya, terpuruknya sektor hotel dan restoran akibat adanya pemangkasan anggaran dari kebijakan efisensi. "Mudah mudahan anggaranya ada untuk kegiatan kegiatan di resto dan hotel. Kalau tidak ada, ya sama saja," paparnya. Lebih jauh, Sunyoto mengatakan sejak pemberlakuan efisiensi sektor hotel dan resto di Kabupaten Gunungkidul ikut terdampak siginifikan. Lantaran, kegiatan pemerintahan menjadi  salah satu  yang berkontribusi menghidupkan sektor hotel dan restoran, selain kegiatan pariwisata. "Dampaknya siginifikan, terjadi penurunan drastis. Pasalnya, salah satu kontribusi sektor hotel dan resto dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang sebagian besar  digelar oleh Pemerintah. Kalau industri MICE nya tidak jalan tentu efek domino terjadi ke industri lain," ujarnya. Pihaknya pun berharap kebijakan pemerintah tersebut tidak hanya sekadar wacana tetapi diikuti dengan realisasi di lapangan. "Kami sangat apresiasi dengan kebijakan ini, sebetulnya adanya hotel ini juga kan kesepakatan dengan pemerintah daerah juga, ada blueprint-nya, karena ada pasar juga dari sisi pemerintah. Jadi,bukannya membuat kegiatan di hotel atau restoran dengan tujuan asal belanja ,tapi memang ada keperluannya," tandasnya (ndg)