Salah satu kegiatan pemerintah di salah satu hotel. IST MEGAMENDUNG – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor menyambut positif keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) mengadakan kegiatan di hotel.Sekretaris Jenderal PHRI Kabupaten Bogor, Boboy, menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi angin segar bagi sektor perhotelan yang sempat terpukul akibat kebijakan efisiensi anggaran beberapa waktu lalu.“Pastinya kami sangat menyambut baik keputusan ini. Ini adalah harapan yang telah lama kami tunggu agar sektor perhotelan di Kabupaten Bogor dapat pulih kembali,” ujar Boboy belum lama ini. Ia menilai, dengan adanya pelonggaran ini, sektor ekonomi—khususnya perhotelan—akan perlahan bangkit dari keterpurukan. Sebelumnya, banyak hotel terpaksa mengurangi jam kerja karyawan, bahkan menghentikan operasional sementara akibat minimnya okupansi.“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang kembali mengizinkan kegiatan rapat Pemda dilakukan di hotel-hotel, khususnya di kawasan Puncak,” ungkapnya.Sebagaimana diketahui, kebijakan efisiensi sempat mengancam terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah hotel.“Yang kemarin-kemarin karyawan hanya bekerja beberapa hari saja, dengan diperbolehkannya kembali rapat-rapat Pemda di hotel, maka jam kerja bisa kembali normal,” tambahnya.Salah satu pengusaha hotel di kawasan Puncak, Witoro Dwi Winayanan, juga mengungkapkan bahwa selama masa efisiensi, kondisi perhotelan sangat berat. Ia yang mengelola tiga hotel dengan ratusan karyawan, mengaku berusaha keras agar tidak terjadi pengurangan jam kerja maupun PHK.“Operasional tiga hotel kami hampir Rp700 juta per bulan. Tapi kami tetap berupaya mempertahankan agar tidak ada satupun pegawai yang dikurangi jam kerjanya, apalagi sampai di-PHK,” jelas Witoro.Ia berharap keputusan Mendagri ini menjadi titik balik bagi sektor perhotelan untuk bangkit dari keterpurukan. =YUS