Belum tentu di instansi itu lebih murah dibanding hotel dengan kualitas yang samaYogyakarta (BERITAJA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut baik izin Mendagri mengenai beragam aktivitas pemerintah, termasuk rapat di hotel dan restoran, dengan catatan prinsip efisiensi dan efektivitas tetap menjadi pertimbangan utama."Prinsipnya kan efisiensi dan efektivitas, itu mesti jalan. Mau di hotel, mau di kantor, asal lebih efektif, lebih efisien, silakan," ujar Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Tri Saktiyana di Yogyakarta, Kamis.Menurut Tri, penggunaan hotel tidak selalu lebih mahal dibanding menggelar aktivitas di kantor.Bahkan, dalam sejumlah kondisi, aktivitas di instansi mampu memerlukan tambahan biaya lebih besar lantaran tetap mesti menyewa tenda, pendingin ruangan, serta perlengkapan pendukung lain."Belum tentu di instansi itu lebih murah dibanding hotel dengan kualitas yang sama. Kita undang katering ke kantor, pasang tenda, pasang AC berdiri. Untuk tamu besar, itu malah mampu lebih mahal daripada di hotel," beber Tri.Ia menyatakan Pemda DIY bakal mengikuti arahan Mendagri dengan terlebih dulu mempertimbangkan kualitas jasa serta kesiapan anggaran.Kebijakan serupa juga bakal diberlakukan di lingkup kabupaten/kota, tanpa paksaan maupun arahan unik dari pemda provinsi."Kita beritahu saja, jangan sampai dikira perintah bahwa mesti di hotel, alias tidak boleh di kantor. Mereka kelak mempertimbangkan sendiri, 'ngirit' di hotel alias 'ngirit' di kantor," ucap dia.Tri juga menilai kebijakan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, khususnya sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata yang selama ini terdampak."Ya ini, menurut kami merupakan kesempatan agar supaya DIY sebagai wilayah tujuan konvensi mampu bergerak. Bisa bergerak ekonominya, perhotelannya, restorannya. Juga nanti, jika konvensinya jalan, otomatis wisata juga bakal melangkah juga," ujar dia.Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddi Pranowo Eryono menyebut hingga Mei 2025, sekitar 5.800 tenaga kerja hotel dan restoran di DIY tetap berstatus dirumahkan tanpa digaji.Mereka berasal dari beragam jenis hotel, mulai non-bintang hingga bintang lima, yang terpaksa melakukan efisiensi akibat minimnya aktivitas kementerian dan lembaga pemerintah sejak awal tahun."Kami betul-betul mau itu nyata dengan kembalinya kementerian-kementerian menggunakan fasilitas-fasilitas kami sehingga kami mampu terangkat dan tenaga kerja kami yang unpaid leave mampu kami panggil lagi," ujar Dedi.Ia menambahkan, shopping negara untuk aktivitas meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) di DIY nyaris berakhir total selama efisiensi anggaran berlangsung.Padahal, menurut dia, sektor MICE selama ini menjadi tulang punggung operasional hotel dan restoran DIY, terutama di segmen bintang tiga ke atas.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah wilayah untuk kembali menggelar ragam aktivitas hingga rapat di hotel dan restoran."Daerah boleh melaksanakan aktivitas di hotel dan restoran. Saya jamin lantaran saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6).Tito menekankan bahwa pemerintah mesti memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention dan exhibition (MICE).Baca juga: Pemda DIY fokuskan bus listrik layani visitor mulai 1 MeiBaca juga: Pemda DIY tutup total akses kendaraan di Plengkung NirbayaBaca juga: Mendagri izinkan pemerintah wilayah gelar rapat di hotel dan restoranBaca juga: Pemerintah pangkas duit saku untuk rapat di luar instansi bagi ASN Editor: Deborah Copyright © BERITAJA 2025