Purwokerto (ANTARA) - Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengapresiasi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah untuk menggelar rapat maupun kegiatan lainnya di hotel dan restoran."Kami selaku pelaku pariwisata sangat bergembira dengan adanya kebijakan tersebut karena segmentasi tamu hotel yang terbesar memang tamu dari pemerintah," kata Ketua BPC PHRI Kabupaten Banyumas Irianto di Purwokerto, Banyumas, Kamis.Ia mengatakan beragam agenda MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran) yang diselenggarakan oleh pemda di hotel atau restoran itu akan membangkitkan kembali berbagai sektor perekonomian, tidak hanya sektor perhotelan dan restoran, juga sektor-sektor pendukungnya.Dengan adanya kebijakan tersebut, kata dia, kekhawatiran pengusaha hotel dan restoran untuk merumahkan atau memutus hubungan kerja karyawannya menjadi sirna."Kebijakan ini menjadi angin segar bagi kami, sehingga kami tidak perlu memberhentikan atau merumahkan karyawan," katanya.Ia mengakui sejak adanya kebijakan efisiensi anggaran, sektor perhotelan dan restoran mengalami kelesuan karena tidak adanya penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah di hotel maupun restoran.Dengan demikian, kata dia, hotel-hotel di Kabupaten Banyumas hanya mengandalkan keterisian kamar oleh tamu yang menginap maupun acara keluarga karena tidak adanya agenda MICE yang diselenggarakan oleh pemda."Namun kondisi tersebut belum sampai mengakibatkan hotel-hotel di Banyumas, khususnya Purwokerto, merumahkan karyawannya. Kalau di beberapa kota, informasinya sudah ada yang merumahkan karyawannya," kata Irianto.Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran."Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6).Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. Kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran."Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," kata Mendagri.Baca juga: PHRI optimalkan sektor swasta menyusul efisiensi anggaran