TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat menjadi tantangan baru bagi sektor pariwisata. Dalam upaya merespons kondisi ini, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar forum diskusi bertajuk "Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Memerlukan Kolaborasi dan Inovasi", Rabu sore (4/6/2025) di 29 Coffee & Eatery, Jalan Gerilya, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber utama, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda Armunanto, serta Kasi Data Informasi Pariwisata Kaltim Hery Soesanto selaku moderator. Diskusi yang berlangsung hangat ini memfokuskan pembahasan pada tantangan sektor perhotelan akibat penurunan drastis kegiatan pemerintahan di hotel-hotel, termasuk rapat maupun event resmi yang selama ini menjadi salah satu penggerak okupansi. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan pentingnya inovasi dan kerja sama lintas sektor dalam menjawab tantangan efisiensi anggaran. Baca juga: PPU Kaltim Tawarkan Potensi Investasi Pertanian hingga Pariwisata ke Kanada Ia menyoroti pentingnya membangun promosi pariwisata yang kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha. “Kita masih bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan fasilitas dan promosi perhotelan. Contohnya, seperti Hotel MaxOne di Balikpapan yang mengadakan promo diskon dua hari untuk menarik tamu,” ujarnya. Menurut Ririn, meski tingkat hunian hotel menurun drastis, pihaknya berupaya merespons dengan relaksasi kebijakan dan penguatan promosi melalui kanal digital, termasuk media sosial resmi Dispar Kaltim yang kini telah memiliki 60 ribu pengikut, naik signifikan dari hanya 2.000 setahun lalu. “Eksistensi Dinas Pariwisata pernah diuji saat pandemi, tapi kita tetap bertahan. Maka saat efisiensi anggaran, kita harus lebih kuat, bukan malah melemah,” tegas Ririn optimis. Ririn juga membeberkan sejumlah event berskala nasional dan internasional yang akan digelar di Kaltim sebagai stimulus pemulihan sektor perhotelan. Baca juga: ITS Sebut Jembatan ATJ di Kubar Kaltim Berpotensi Jadi Ikon Wisata Baru Salah satunya adalah kegiatan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang akan dihadiri Ibu Wakil Presiden, serta Event Borneo International Folks Festival (EBIFF) yang akan dilaksanakan di Samarinda pada 24–30 Juli 2025 dengan melibatkan sembilan provinsi dan peserta dari mancanegara. “Kehadiran para tamu dari luar daerah dan luar negeri menjadi peluang untuk menggerakkan sektor pariwisata secara langsung. Ini bisa menjadi pemantik agar kegiatan serupa terus dilakukan,” jelasnya.Lebih lanjut, Ririn juga mengingatkan pentingnya sinergi pembangunan infrastruktur sebagai pendukung utama pariwisata. “Jika infrastruktur diperbaiki, bukan hanya sektor logistik dan sembako yang terdampak, tetapi juga UMKM, pariwisata, dan sektor kreatif,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua PHRI Samarinda, Armunanto, memaparkan kondisi perhotelan nasional yang mengalami kerugian besar. Berdasarkan data dari PHRI pusat, selama Januari hingga Mei 2025, sektor perhotelan mengalami kerugian hingga Rp24,5 triliun.