Ketua PHRI Pangkalpinang, Sumiati PANGKALPINANG, LASPELA— Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (Pemda) diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Pesan itu disampaikan Mendagri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6/2025). Kegiatan ini mengusung tema ‘Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia. Kebijakan ini mendapat respon positif dari PHRI Kota Pangkalpinang. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Pangkalpinang, Sumiati menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang memperboleh pemerintah daerah menggelar rapat dan kegiatan di hotel. “Kita bersyukur pemerintah pusat kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat dan kegiatan di hotel. Ini suatu kabar baik yang sudah lama ditunggu tunggu,” ungkap Sumiati, Rabu (4/6/2025). Sumiati menambahkan selama tahun 2025, sejak awal Januari sampai Mei aktivitas hotel sepi. Padahal operasional hotel tetap berjalan. “Sudah lima bulan kami menunggu kabar ini. Semoga dengan kondisi defisit anggaran, masih bisa dialokasikan kegiatan kegiatan prioritas dilakukan di hotel,” ungkap Sumiati. Lebih lanjut Suamiati juga berharap selain pemerintah daerah tetapi kementerian-kementerian juga mulai membuka kran anggaran dan kegiatan di daerah. “Semoga kementerian kementerian juga mulai melakukan kegiatan di daerah,” harap Sumiati. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran. “Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Tito, dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025). Menurutnya, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality. Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. Lebih lanjut, ia mengatakan mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. (*/net/rel)