Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri).(MI/Farhan) GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi terkait  survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang mencatat bahwa 96,7 persen hotel mengalami penurunan tingkat hunian sepanjang kuartal I 2025 sehingga badai PHK turut mengintai industri perhotelan. Ia memastikan, pihaknya akan mengerahkan seluruh jajaran untuk membantu kondisi bisnis perhotelan di Jakarta. “Ya ini sudah menjadi hal yang diketahui. Dan kami di Jakarta dengan sekuat tenaga untuk menahan supaya tingkat huniannya itu tidak terus-menerus turun,” kata Pramono dikutip, Rabu (3/6) Tiga Acara? Pramono pun mengungkapkan bahwa terdapat tiga acara lari pada Juni, sehingga ia berharap bisa membantu meningkatkan tingkat hunian di hotel-hotel di Jakarta. “Termasuk bulan Juni ini kan ada tiga acara lari, mulai dari Half Marathon Jakarta, International Marathon, dan satu lagi saya lupa. Itu intinya adalah untuk supaya tetap aktivitasnya tinggi, hotelnya laku,” tandasnya. Kurangi Pekerja? Sebelumnya, Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono mengatakan dengan kondisi tersebut, banyak pelaku usaha terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerjaserta menerapkan berbagai strategi efisiensi operasional. "Industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha," jelasnya melalui keterangan tertulis dikutip Sabtu (31/5).  Hasil Survei? Ia membeberkan, dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 66,7% responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan. Hal itu seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.  "Penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik," jelasnya.  Langkah Strategis? Oleh karena itu, Sutrisno meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan Pemprov Jakarta sebagai berikut:  1. Pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat. 2. Peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan. 3. Penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi. 4. Peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral. 5. Penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antar instansi agar lebih efisien dan transparan. (Far/P-3)