Perbaikan Data
Perbaikan Data khusus anggota
Klik Di Sini

Industri Hotel Terpuruk, Ini Langkah Pramono Anung Cegah PHK

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar industri hotel tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya. Pramono mengatakan bahwa pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengupayakan membuat banyak event agar industri perhotelan tetap bertahan. "Saya di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK Massal," kata Pramono di kawasan Jakarta Utara pada Senin, 2 Mei 2025. "Kenapa itu kami lakukan? Kami memperbanyak event kalau teman-teman pelajari event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget, mulai dari lari bulan ini aja ada 3 atau 4 lari kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada, kemudian kalau Java Jazz kan ada. Nah dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan," katanya. Baca Juga: 100 Hari Pramono-Rano: Antara Janji Kampanye dan Realisasi Jakarta Menuju Kota Global Di satu sisi pemerintah pusat disebutnya telah melakukan langkah untuk mendukung bisnis industri hotel yang saat ini tengah sulit. Okupansi hotel terus menurun Sebanyak 70 persen pelaku usaha berpotensi melakukan PHK karena tingkat okupansi hotel terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, para pelaku bisnis hotel memperkirakan akan mengurangi 10-30 persen karyawan. Baca Juga: Ribuan Pekerja Hotel Terancam PHK, Efisiensi Anggaran Prabowo Jadi Biang Kerok? Sebanyak 90 persen pelaku usaha mempertimbangkan pengurangan terhadap 90 persen daily worker. Kemudian, sebanyak 36,7 persen lainnya akan melakukan pengurangan staf. Berdasarkan survei, penurunan okupansi tertinggi berasal dari segmen pemerintahan sebesar 66,7 persen seiring kebijakan efisiensi anggaran. "Tetapi saya yakin, saya melihat sekarang ini apalagi di Pemerintah Pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," kata Pramono.***