JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap manajemen hotel di Jakarta tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di tengah lesunya industri hotel, seperti yang diungkap Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) beberapa waktu lalu."Saya di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal," kata Pramono di Stadion Tugu, Jakarta Utara, Senin, 2 Juni.Pramono mengaku Pemprov DKI juga berupaya untuk mempermudah perizinan kegiatan, mulai dari acara maraton hingga konser musik yang digelar di Jakarta. Menurut dia, dengan banyaknya kegiatan, hal tersebut bisa meningkatkan okupansi hotel yang disewa pengunjung."Dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan," ujar Pramono.Di satu sisi, Pramono juga percaya pemerintah pusat tengah mengeluarkan kebijakan yang mengurangi pengetatan anggaran demi bisa membantu peningkatan pemasukan hotel-hotel di Jakarya."Apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," tuturnya.Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta mencatat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025 dan kondisi ini dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.Survei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian."Industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha," ujar Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono.Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. BACA JUGA: Penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik. Hal ini terjadi karena kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong sangat kecil.Di sisi lain, kenaikan biaya operasional juga menjadi masalah yang dihadapi pengelola hotel. Tarif air dari PDAM, kata Sutrisno, mengalami kenaikan hingga 71 persen, sementara harga gas melonjak 20 persen. Hal ini ditambah kenaikan tahunan Upah Minimum Provinsi (UMP).Sutrisno menyampaikan, dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif.Sebanyak 70 persen responden menyatakan, apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan sebanyak 10 - 30 persen.Adapun industri hotel dan restoran berkontribusi besar terhadap pendapatan DKI Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13 persen. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta.Penurunan kinerja sektor ini dikatakan membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata.