JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor perhotelan dan restoran ibu kota. Ia meminta PHRI untuk mengupayakan agar tidak ada PHK besar-besaran."Saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal," ujarnya saat meninjau Stadion Tugu, Jakarta Utara, Senin (2/6/2025). Selain itu, Pramono menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya PHK massal, di antaranya, mendorong berbagai acara di Jakarta demi meningkatkan tingkat okupansi hotel dan pengunjung restoran. Baca juga: Jurus Pramono Bendung Ancaman PHK Massal Hotel dan Restoran Jakarta "Kami memperbanyak event, kalau teman-teman pelajari event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget, mulai dari lari, bulan ini aja ada tiga atau empat lari," ujar dia. Selain acara olahraga, tingkat okupansi hotel dan pengunjung restoran juga diharapkan meningkat melalui event lain seperti konser musik. "Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada, kemudian kalau Java Jazz kan ada," lanjutnya.Pramono yakin, sektor perhotelan dan restoran di Jakarta akan menunjukkan pertumbuhan kembali lantaran pemerintah pusat sudah melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran. "Pemerintah pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan (kebijakan efisiensi anggaran) ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus (APBN)," ucap Pramono. "Artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," tambahnya. Sebelumnya, survei yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jakarta pada April 2025 mencatat, mayoritas pelaku usaha memprediksi akan mengurangi tenaga kerja antara 10 persen hingga 30 persen. Bahkan, 90 persen responden telah melakukan pengurangan terhadap pekerja harian (daily worker), sedangkan 36,7 persen lainnya memangkas staf tetap. Baca juga: Ancaman Gelombang PHK Massal, Buruh Desak Pemerintah Turun Tangan Ketua BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkapkan, industri ini tengah menghadapi tekanan berat. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha. Berdasarkan survei yang sama, 96,7 persen hotel di Jakarta mengalami penurunan tingkat hunian pada triwulan pertama 2025. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pengetatan anggaran pemerintah, yang mana segmen pasar pemerintahan selama ini menjadi penyumbang utama okupansi. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.