Anjloknya tingkat hunian kamar dan biaya operasional yang melambung membebani industri hotel, khususnya di Jakarta. Mayoritas hotel di Jakarta bahkan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kondisi ini terus berlanjut.Hal itu tercermin dalam survei yang dilakukan  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta melakukan survei kepada anggotanya pada April 2025. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 70 persen responden terpaksa melakukan PHK jika kondisi tingkat hunian hotel tidak mengalami perbaikan. Mereka memprediksi pangkas pekerja 10-30 persen.Berdasarkan survei yang sama, sebanyak 96,7 persen hotel di Jakarta melaporkan terjadinya penurunan okupansi atau tingkat hunian kamar pada triwulan pertama tahun 2025."Industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha," ujar Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (27/5).Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan. Hal itu seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.Penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik. Hal ini terjadi karena kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong sangat kecil.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari tahun 2019 hingga 2023, rata-rata persentase kunjungan wisman sebanyak 1,98 persen per tahun dibandingkan dengan wisatawan domestik."Ketidakseimbangan struktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional," ujar Sutrisno.Biaya Operasional NaikDi sisi lain, kenaikan biaya operasional juga menjadi masalah yang dihadapi pengelola hotel. Tarif air dari PDAM, kata Sutrisno, mengalami kenaikan hingga 71 persen, sementara harga gas melonjak 20 persen. Hal ini ditambah kenaikan tahunan Upah Minimum Provinsi (UMP).Adapun industri hotel dan restoran berkontribusi besar terhadap pendapatan DKI Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13 persen. Berdasarkan data BPS pada 2023, terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta.Penurunan kinerja sektor ini dikatakan membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata.Oleh karena itu, Sutrisno mengatakan, PHRI DKI Jakarta mengusulkan kepada pemerintah agar melonggarkan kebijakan anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat sebagai cara mendobrak tingkat hunian hotel di Jakarta yang turun pada triwulan pertama 2025.Selain itu, PHRI DKI juga mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral serta penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antar-instansi agar lebih efisien dan transparan. Ini karena kenaikan biaya operasional menjadi masalah yang dihadapi pengelola hotel. Tarif air dari PDAM, ujar Sutrisno, mengalami kenaikan hingga 71 persen, sementara harga gas melonjak 20 persen. Hal ini ditambah kenaikan tahunan Upah Minimum Provinsi (UMP).