Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel TRIBUNBANTEN.COM, CILEGON - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten GS. Ashok Khumar menyebutkan sebanyak 350 hotel di Banten terdampak kebijakan efisiensi pemerintah. Menurut Ashok, penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga, para pemilik hotel tidak menyiapkan skema market planning dalam menghadapi efisiensi anggaran ini. "Ini tiba-tiba di Bulan Januari kita sudah buat perencanaan untuk 2025 menghadapi efisiensi anggaran pemerintah, jadi tidak ada kesiapan sebelumnya," ujar Ashok kepada TribunBanten.com, Sabtu, (26/4/2025). Baca juga: PHRI Banten Sebut Dampak Efisiensi, Ekonomi Masyarakat Lesu Hingga Karyawan Hotel Banyak Dirumahkan  Dikatakan Ashok, dampak yang sangat dirasakan oleh para pengelola hotel terkait pemotongan anggaran 50 persen yakni multiplier effect yang semakin meluas. "Kami melakukan inovasi supaya untuk mengimbangi impact nya seperti mereka tukang daging, buah, petani, nelayan, peternak kan mereka impact kan ada perputaran begitu juga UMKM," ucapnya. Maka dari itu, kata Ashok, pihaknya meminta kepada pemerintah agar membuka kembali anggaran 50 persen supaya industri perhotelan tetap berjalan. Baca juga: PHRI Ungkap Penyebab Turunnya Okupansi Hotel Selama Libur Lebaran 2025 di Kawasan Pantai Anyer "Semakin dikelola semakin baik. Minyak bumi habis, gas habis kalau pariwisata akan terus berkembang selama dikelola dengan baik," katanya. Jika kebijakan efisiensi anggaran terus dibiarkan, kata Ashok, hotel-hotel di Banten akan terancam dan berdampak terjadinya PHK. "Kondisi hotel sampai saat ini sedang tidak baik-baik saja," pungkasnya.