benuanta.co.id, TARAKAN – Terdampak Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, hotel-Hotel di Tarakan terpaksa melakukan penghematan karena okupansi turun mulai dari 30 hingga 40 persen. Diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, nyatanya juga berdampak pada bisnis perhotelan di Kota Tarakan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya pemesanan hotel dari pemerintah. Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimanta. Utara (Kaltara), Kie Pie membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penurunan pesanan tersebut sangat mencolok sejak diberlakukannya efisiensi. “Selama ini pemerintah yang jadi pelanggan utama. Untuk kegiatan seminar, workshop, rapat maupun perjalanan dinas pasti pesan hotel,” ujarnya, Selasa (22/4/2025). Akibatnya, okupansi atau hunian turun sebesar 30 hingga 40 persen. Sedangkan kegiatan non pemerintah di angka 30 persen. Ia membeberkan, banyak hotel di Tarakan yang mulai melakukan penghematan dengan mengurangi jumlah karyawannya. Merosotnya penjualan kamar dan layanan lainnya diyakini dapat mempengaruhi pendapatan daerah yaitu sektor pajak untuk hotel. Kendati demikian, libur panjang Lebaran beberapa waktu lalu dan sektor swasta membawa angin segar meskipun hanya bersifat sementara. “Okupansi kamar anjlok. Biasanya menjelang Ramadan dan Lebaran masih terbantu oleh kegiatan pemerintah, sekarang sangat terasa sepi,” ungkapnya. Kendati demikian, kehadiran brand ternama di pusat perbelanjaan Kota Tarakan pun ikut berpartisipasi mendatangkan tamu dari luar daerah yang tentunya akan menggunakan jasa hotel. Namun, ia tetap menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan guna mempertahankan dan menarik perhatian pelanggan. “PHRI berharap ada kerja sama dalam mengembangkan fasilitas hotel agar tetap menarik untuk kegiatan dinas maupun swasta. Kami minta mulai melirik segmen wisatawan domestik, korporat, dan pelaku usaha sebagai pasar alternatif,” pungkasnya. (*) Reporter: Sunny Celine Editor: Yogi Wibawa TERSEDIA VOUCHER