Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dikatakan Widiyanti, berkomitmen mendukung penuh, termasuk menjadi "jembatan" bagi industri untuk berkomunikasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengkaji dan menghadirkan intervensi-intervensi yang diperlukan.  Seperti sejumlah aspirasi yang disampaikan Ketua BPP PHRI Hariyadi Sukamdani dalam audiensi. Di antaranya meminta pemerintah agar dapat segera mengeksekusi anggaran belanja khususnya untuk jasa akomodasi, serta penertiban regulasi jasa akomodasi berbasis konsep sharing economy, penertiban usaha jasa akomodasi ilegal/tidak sesuai regulasi, dan lainnya.  "Dari Pemerintah, kami siap memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching, juga berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menjembatani kebutuhan intervensi. Kita bisa rumuskan bersama, promosi untuk MICE dan promosi untuk wisman melalui kampanye secara terpadu," ujar Menteri Pariwisata.    Widiyanti Putri Wardhana mengajak agar kolaborasi yang telah terjalin antara industri dan pemerintah dapat semakin diperkuat dan berjalan lebih baik ke depannya. "Saya berharap pertemuan hari ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif, untuk merumuskan intervensi yang tepat dan terarah, demi keberlanjutan sektor pariwisata," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.  Turut hadir mendampingi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani. (*) Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.