Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat membuat para pengusaha hotel menjerit. Pasalnya, geliat bisnis perhotelan kini sangat lesu karena anjloknya tingkat hunian atau okupansi dampak kebijakan tersebut. Minimnya kegiatan yang kini diselenggarakan di hotel pun membuat pemasukan menurun drastis dan bahkan tidak menutup biaya operasional dari hotel itu sendiri. Sekjen BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto mengatakan, dampak dari kebijakan tersebut sangat dirasakan. "Ini sebenarnya tidak hanya dirasakan untuk Kabupaten atau Kota Bogor di Jawa Barat saja, wilayah-wilayah lain juga yang saya tau informasinya itu ada istilahnya keluhan dengan efisiensi," ujarnya, Minggu (20/4/2025). Akan hal tersebut, ia pun meminta kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Sebab, dampak dari kebijakan tersebut lambat laun akan membuat hotel-hotel bertumbangan karena tak  mampu bertahan. "Kerannya lah dibuka lagi lah walaupun ini memang berdasarkan kajian dari pemerintah pusat, tapi paling tidak dengan adanya kajian Inpres itu tidak terlalu membenani usaha kita di bisnis perhotelan," katanya.