Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani TRIBUNNEWSBOGOR.COM, MEGAMENDUNG - Dampak dari Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sangat dirasakan oleh bisnis perhotelan di Kabupaten Bogor. Pasalnya setelah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 itu ditetapkan, instansi pemerintahan mengurangi kegiatan yang biasa digelar di hotel. Akan hal tersebut, pemasukan dari hotel-hotel pun menurun drastis bahkan perlu penyesuaian agar biaya operasional tetap mencukupi. Sekjen BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto tak menampik jika geliat bisnis perhotelan saat ini sedang lesu. Bahkan, ia mengaku telah menerima laporan adanya efisiensi yang dilakukan oleh hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bogor untuk menekan anggaran operasional masing-masing. Efisiensi yang dilakukan yaitu dengan mengurangi hari kerja hingga melakukan pengurangan karyawan agar hotel dapat terus beroperasi. "Jadi yang dulu kalau kita banyak kegiatan di hotel itu kita banyak mempergunakan karyawan-karyawan casual atau harian, itu sudah mulai dihilangkan," ujarnya saat dijumpai TribunnewsBogor.com di wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (18/4/2025). Kendati demikian, meskipun dunia perhotelan sedang tidak baik-baik saja, namun hingga saat ini belum ada hotel di Kabupaten Bogor yang berhenti beroperasi dampak dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut. "Sejauh ini belum ada, belum ada info, hanya di masalah efisiensi hari kerja dan istilahnya pengurangan karyawan," ungkapnya.