19 April 2025 2 Menit Membaca Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh sejumlah pemerintah daerah telah memberikan dampak berantai pada berbagai sektor, tak terkecuali dunia perhotelan. Pengurangan anggaran tersebut secara tidak langsung turut berimbas pada menurunnya tingkat hunian kamar sehingga menjadi salah satu indikator utama keberlangsungan usaha hotel. Fenomena ini kini tengah menjadi perhatian serius para pelaku usaha perhotelan di Kota Blitar. Reza Hasyim selaku Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Blitar menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa turunnya okupansi hotel menjadi persoalan besar yang mengancam kelangsungan bisnis. Dalam keterangannya, Reza menyebut bahwa efisiensi anggaran tersebut tidak hanya memengaruhi program kegiatan di pemerintahan, tapi juga merembet ke berbagai lini. Salah satunya perhotelan. Tentunya, hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini telah meluas hingga sektor swasta. Reza juga menambahkan bahwa sejak diterapkannya efisiensi anggaran, jumlah tamu hotel yang berasal dari luar daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena perjalanan dinas yang biasanya menjadi salah satu sumber utama tamu hotel kini sangat dibatasi. “Perjalanan dinas yang dulu ramai, sekarang menjadi sangat minim. Hal ini karena anggarannya dipangkas sehingga kebutuhan penginapan ikut turun,” jelasnya. Menurut Reza, tren ini tak hanya terjadi di Blitar, namun juga menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia. Bahkan, beberapa hotel di luar kota telah memilih untuk tutup karena tidak lagi mampu menanggung biaya operasional harian. Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa saat libur Lebaran, okupansi sempat mengalami peningkatan hingga lebih dari 50 persen pada periode H-2 hingga H+2. Sayangnya, kondisi ini tidak bertahan lama karena setelah itu kembali mengalami penurunan tajam. “Kami sudah menyampaikan kondisi ini kepada Pemkot Blitar. Kami tidak ingin hotel-hotel yang ada di Blitar sampai tutup. Situasi sekarang cukup kritis,” katanya. Reza juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor ini, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga karena melibatkan tenaga kerja lokal. Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa bisnis perhotelan tidak sekadar soal okupansi, tetapi juga ada tenaga kerja yang harus diperhatikan. Jangan sampai bisnis tersebut tumbang hanya karena efek domino efisiensi anggaran. Dengan demikian, PHRI berharap adanya solusi strategis agar industri perhotelan tetap bisa bertahan di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran. (IND/SAN)