Citrust.id -;Industri perhotelan di Kota Cirebon tengah menghadapi tekanan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Dampaknya, hotel-hotel, terutama yang mengandalkan segmen Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), mengalami penurunan omzet dan okupansi secara signifikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki, menyatakan, penurunan okupansi dan omzet mulai terasa sejak Januari. “Pada Januari, penurunan okupansi mencapai 50 hingga 70 persen. Memang, Januari termasuk low season di dunia perhotelan,” ujar Kiki, sapaan akrab Imam Reza Hakiki, Kamis (17/4/2025). Ia menyebutkan, kondisi sempat membaik pada Maret karena momentum libur Idulfitri yang mendongkrak tingkat hunian hotel hingga 80–90 persen. Namun, setelah periode tersebut, angka okupansi kembali menurun drastis. “Saat ini, rata-rata okupansi kembali turun ke angka 40–50 persen,” jelasnya. Kiki mengungkapkan, hingga pertengahan April, belum ada peningkatan reservasi dari klien pemerintah untuk kegiatan pertemuan dalam tiga bulan ke depan. Sebaliknya, permintaan justru datang dari sektor swasta. “Jika masih seperti ini, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah pasti terjadi. Nafas kami maksimal sampai lima bulan ke depan,” tegasnya. Ia menambahkan, dampak kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan di Cirebon, tetapi juga terjadi di kota-kota lain, seperti Bogor dan Bandung. “Di Bogor bahkan beberapa hotel terpaksa harus tutup,” katanya. Kiki menilai, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran, terutama untuk kegiatan yang bersinggungan langsung dengan industri perhotelan. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan destinasi wisata di Cirebon untuk membantu pemulihan sektor itu. “Semua destinasi wisata yang ada di Cirebon hendaknya ditata dan dibenahi secara serius,” ujar Kiki.