KEBIJAKAN efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor perhotelan dan restoran di Purwokerto, Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur. Lesunya aktivitas dari instansi pemerintah, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama kegiatan di hotel dan restoran, membuat pelaku usaha di sektor ini mulai kelimpungan. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyumas, Irianto, mengungkapkan bahwa sejak adanya pemangkasan anggaran, sejumlah agenda yang biasa digelar di hotel maupun restoran menjadi berkurang drastis. Situasi ini dikhawatirkan dapat mengganggu keberlangsungan usaha dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja jika tidak segera ditangani. “Kami sudah menyampaikan langsung keluhan ini kepada Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, dalam audiensi pada kemarin. Harapannya, ada solusi bersama agar kegiatan pemerintah tetap bisa mendukung pelaku usaha lokal,” ujar Irianto, kemarin. Kondisi serupa juga dialami para pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Malang, Jawa Timur. Sebagian pengusaha hotel tak mampu bertahan meski belum sampai melakukan putus hubungan kerja (PHK). “Kalau di Malang, sementara belum ada laporan PHK. Yang ada masih efisiensi dengan unpaid,” tegas Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Jawa Timur, Agoes Basoeki, Rabu (9/4). Saat ini, PHRI terus mendata jumlah karyawan yang tidak bekerja atau di luar tanggungan perusahaan akibat terdampak efisiensi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Banyumas Lintarti menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi yang dihadapi pelaku industri perhotelan dan restoran. Ia mengatakan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas telah menyusun kalender event yang mencakup agenda tingkat kabupaten, provinsi, hingga skala nasional. “Pemda akan terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan pelaku i....