Kota Malang, blok-a.com – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat segera bertemu dengan pelaku usaha hotel dan restoran untuk mengedengar dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Menurunnya jumlah kegiatan pemerintah yang biasanya diselenggarakan di hotel-hotel membuat pendapatan pelaku usaha anjlok. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. “PHRI Kota Malang juga akan ke kami. Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung,” kata Wahyu pada Selasa (15/4/2025). Wahyu menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang memiliki program 1.000 even yang sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi sejumlah hotel di Kota Malang. Menurutnya, kegiatan dalam program ini bukan inisiatif pemerintah semata, melainkan datang dari masyarakat, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator. “Terkait 1.000 even sudah terdampak kepada mereka. Banyak, ada tahapan-tahapannya. 1.000 even ini bukan keinginan pemerintah tapi memang dari mereka. Kami memfasilitasi. Ini akan berdampak pada hotel, UMKM, dan wisata,” ujarnya. Meskipun program tersebut berjalan, saat ini belum ada instrumen khusus dari pemerintah kota untuk menangani persoalan yang dihadapi pelaku usaha perhotelan dan restoran. Pelaku usaha berharap adanya dukungan promosi yang lebih besar agar wisatawan dari luar kota tertarik datang ke Malang. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki, menyarankan agar pemerintah menggelar lebih banyak kegiatan olahraga seperti lari atau sepeda. Ia menilai kegiatan semacam itu terbukti mampu mendongkrak jumlah wisatawan luar kota yang datang dan berdampak langsung pada okupansi hotel. Agoes juga mengungkapkan bahwa hotel-hotel dengan fasilitas konvensi menjadi yang paling terdampak karena mengandalkan kegiatan rapat dan pertemuan. Beberapa hotel bahkan mulai mengurangi jam kerja karyawan dan menyesuaikan gaji sesuai dengan durasi kerja yang dipangkas. “Jadi kerjanya empat sampai lima hari saja. Gajinya juga berkurang,” ujarnya. Sempat ada perbaikan kondisi saat menjelang Lebaran, dengan tingkat hunian mencapai 80 persen dan beberapa hotel penuh hingga 6 April 2025. Namun, menurut Agoes, setelah masa itu kondisi kembali memburuk. “Kami harus kreatif dan kolaborasi juga akan kami lakukan. Ini kan juga soal PHK, memang belum terasa tapi potensi memang ada. Ada beberapa hotel yang mengurangi jadwal kerja. Misal kerja seminggu, hanya kerja empat atau lima hari, gajinya juga berkurang,” ujar Agoes. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menegaskan bahwa pemerintah berharap tidak ada PHK yang terjadi. Hingga kini, belum ada laporan resmi terkait PHK yang masuk ke dinas. “Saya tekankan jangan sampai ada PHK. Kita komunikasi terus dengan pelaku usaha,” ucapnya. Arif menambahkan bahwa sejumlah hotel kini menerapkan sistem shift dan sebagian karyawan dirumahkan sementara. Ia menegaskan bahwa langkah merumahkan bukan berarti PHK, melainkan bentuk efisiensi sementara. Karyawan yang dirumahkan akan kembali bekerja jika ada kebutuhan tenaga kerja. “Solusinya kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Ada 1.000 event tahun ini bisa menjadi peluang meningkatkan okupansi hotel dan restoran,” tuturnya. (yog/bob)