Kota Malang, blok-a.com – Komisi B DPRD Kota Malang mendorong promosi wisata yang lebih agresif sebagai strategi untuk menekan dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap sektor perhotelan. Ketua Komisi B, Bayu Rekso Aji, menilai penguatan promosi wisata bisa menjadi penopang utama pendapatan hotel, terutama yang selama ini bergantung pada agenda pemerintahan. “Wisata di sini sudah terbentuk, seperti Kayutangan, Kampung Warna Warni, dan lainnya itu lebih dipromosikan, harapannya untuk mengoptimalkan kunjungan wisata di luar pemerintahan,” ujar Bayu, Selasa (15/4/2025). Menurutnya, langkah ini juga sebagai bentuk timbal balik yang sepadan atas kontribusi besar dari sektor perhotelan terhadap pendapatan daerah. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat penerimaan pajak hotel sepanjang 2024 mencapai Rp56 miliar. Sementara pada triwulan pertama 2025, pendapatan dari pajak hotel sudah menyentuh angka Rp14 miliar, dengan rincian Rp6 miliar di Januari, Rp4,6 miliar di Februari, dan Rp3,4 miliar di Maret. “Teman-teman dari PHRI Kota Malang sudah memberikan kontribusi luar biasa, karena membayar pajaknya itu sudah konkret memberikan sumbangsih terhadap pembangunan kota ini,” tegas Bayu. Ia juga meminta agar Pemkot Malang menyusun strategi jangka panjang dan memperbaiki sistem perizinan yang saat ini masih dianggap rumit karena tersebar di beberapa instansi. “Misal tentang perizinan, kami sudah menyampaikan ini bukan hanya di Disnaker PMPTSP, ada di DLH dan segala macam, sehingga bisa dipermudah,” kata dia. Sementara itu, Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, menyambut baik dorongan ini dan menegaskan bahwa promosi wisata memang harus diperkuat. Ia menyebutkan bahwa pelaku usaha perhotelan kini tidak bisa lagi mengandalkan agenda pemerintah, dan harus mulai menyasar segmen swasta dan masyarakat umum. “Ini program promosi harus dipertajam lagi memang harusnya. Kemarin itu belum maksimal jalannya nah ini didorong harusnya,” ujarnya. Agoes juga mencatat adanya penurunan signifikan tingkat okupansi hotel usai masa Lebaran. Jika saat Lebaran okupansi bisa mencapai 80 persen, kini hanya berkisar 30–40 persen. Bahkan per 1 April, sejumlah hotel sudah mulai menerapkan unpaid leave untuk pegawai kasual. “Kami tertolong dengan momen Lebaran dimana okupansi bisa 80 persen tapi sekarang menjadi 30-40 persen. Lalu, per 1 April sudah ada hotel yang memberlakukan unpaid leave ke pegawai kasual,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa situasi ini bisa mengarah pada pemutusan hubungan kerja jika tidak segera diantisipasi. “Makanya kami membantu pemerintah supaya tidak ada PHK,” tutupnya. (yog/bob)